Sejarah Tunjangan Hari Raya (THR) di Indonesia: Dari Persekot Lebaran hingga Hak Wajib Pekerja

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan salah satu tradisi yang paling dinantikan oleh para pekerja di Indonesia, terutama menjelang Idul Fitri. Bagi sebagian orang, THR bukan hanya sekadar tambahan penghasilan, tetapi juga simbol kebahagiaan, harapan, dan kesempatan untuk merayakan hari raya bersama keluarga dengan lebih layak.

Namun, di balik tradisi yang kini terasa begitu “wajar” ini, terdapat sejarah panjang yang menarik untuk ditelusuri. THR tidak muncul begitu saja sebagai hak pekerja, melainkan melalui proses sosial, politik, dan ekonomi yang cukup kompleks sejak masa awal kemerdekaan Indonesia.

Artikel ini akan mengupas secara lengkap sejarah Tunjangan Hari Raya di Indonesia, mulai dari kemunculannya pada tahun 1951 hingga menjadi hak wajib pekerja seperti saat ini.

Awal Mula THR: Kebijakan di Era Awal Kemerdekaan

Sejarah THR di Indonesia bermula pada tahun 1951, ketika negara ini masih dalam tahap awal membangun sistem pemerintahan dan ekonomi pasca kemerdekaan. Pada masa itu, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno, dengan sistem kabinet parlementer.

Dalam konteks tersebut, Perdana Menteri Soekiman Wirjosandjojo memperkenalkan kebijakan yang menjadi cikal bakal THR. Pemerintah saat itu memberikan tunjangan kepada pegawai negeri, yang dikenal sebagai Pamong Pradja, menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Menariknya, tunjangan ini bukanlah “bonus” seperti sekarang, melainkan uang persekot atau pinjaman di muka. Besarnya berkisar antara Rp125 hingga Rp200 per orang, jumlah yang cukup signifikan pada masa itu.

Namun, uang tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma. Pegawai negeri tetap harus mengembalikannya melalui potongan gaji pada bulan berikutnya.

Tujuan Kebijakan

Ada beberapa alasan di balik kebijakan ini:

Meningkatkan kesejahteraan aparatur negara
Menjaga stabilitas birokrasi
Mengakomodasi kebutuhan masyarakat Muslim menjelang Lebaran
Memperkuat legitimasi pemerintah di tengah dinamika politik

Selain itu, kebijakan ini juga tidak lepas dari konteks politik saat itu, di mana kelompok Islam memiliki peran penting dalam pemerintahan.

Tahun 1952: Protes Buruh dan Awal Tuntutan Keadilan

Kebijakan yang hanya berlaku untuk pegawai negeri ini segera menimbulkan reaksi dari kalangan buruh dan pekerja swasta. Mereka merasa diperlakukan tidak adil karena tidak mendapatkan tunjangan serupa.

Pada tahun 1952, berbagai aksi protes mulai bermunculan:

Demonstrasi buruh
Aksi mogok kerja
Tuntutan kepada pemerintah dan pengusaha

Gerakan buruh saat itu menilai bahwa kesejahteraan pekerja tidak boleh dibedakan antara sektor negara dan swasta. Mereka menuntut agar tunjangan hari raya juga diberikan kepada seluruh pekerja.

Peristiwa ini menjadi titik awal penting dalam sejarah THR, karena untuk pertama kalinya muncul tekanan dari masyarakat untuk memperluas kebijakan tersebut.

Tahun 1954: Munculnya “Hadiah Lebaran”

Menanggapi tuntutan buruh, pemerintah melalui Menteri Perburuhan mengeluarkan kebijakan baru pada tahun 1954. Dalam bentuk surat edaran, pemerintah mengimbau perusahaan swasta untuk memberikan “Hadiah Lebaran” kepada para pekerja.

Besaran yang dianjurkan adalah sekitar 1/12 dari gaji tahunan, yang secara sederhana setara dengan satu bulan gaji.

Namun, perlu dicatat bahwa kebijakan ini:

Belum bersifat wajib
Hanya berupa imbauan
Bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan

Meski demikian, langkah ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya pemerintah mengakui bahwa pekerja swasta juga berhak mendapatkan tunjangan menjelang hari raya.

Tahun 1961: Dari Imbauan Menjadi Kewajiban

Perkembangan signifikan terjadi pada tahun 1961. Pemerintah meningkatkan status kebijakan “Hadiah Lebaran” dari sekadar imbauan menjadi peraturan menteri yang bersifat wajib.

Dalam aturan tersebut, perusahaan diwajibkan memberikan tunjangan kepada pekerja yang telah bekerja minimal 3 bulan.

Perubahan ini menunjukkan adanya komitmen yang lebih kuat dari pemerintah untuk:

Melindungi hak pekerja
Mengurangi kesenjangan sosial
Menjaga stabilitas hubungan industrial

Dengan demikian, sejak tahun 1961, konsep THR mulai memiliki kekuatan hukum, meskipun istilah yang digunakan masih “Hadiah Lebaran”.

Tahun 1994: Resmi Menjadi Tunjangan Hari Raya (THR)

Perubahan besar lainnya terjadi pada tahun 1994, ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1994.

Dalam peraturan ini:

Istilah “Hadiah Lebaran” resmi diganti menjadi Tunjangan Hari Raya (THR)
THR diakui sebagai hak pekerja berbasis keagamaan
Berlaku untuk semua agama, tidak hanya Islam

Artinya, pekerja berhak menerima THR sesuai dengan hari raya agamanya masing-masing, seperti:

Idul Fitri bagi umat Islam
Natal bagi umat Kristen
Nyepi bagi umat Hindu
Waisak bagi umat Buddha

Perubahan ini menunjukkan bahwa THR bukan hanya tradisi, tetapi juga bagian dari kebijakan negara yang menghargai keberagaman.

Regulasi THR di Era Modern

Saat ini, THR telah diatur secara lebih komprehensif dalam berbagai regulasi, di antaranya:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Beberapa ketentuan utama THR saat ini meliputi:

Wajib diberikan kepada pekerja yang telah bekerja minimal 1 bulan
Besaran:
- 1 bulan gaji penuh untuk masa kerja ≥ 1 tahun
- Proporsional untuk masa kerja kurang dari 1 tahun
Harus dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya

Jika perusahaan tidak memenuhi kewajiban ini, maka dapat dikenakan sanksi administratif hingga denda.

THR sebagai Tradisi Khas Indonesia

Menariknya, THR merupakan tradisi yang sangat khas Indonesia. Tidak banyak negara lain yang memiliki kebijakan serupa dengan konsep yang sama.

Di Indonesia, THR telah berkembang menjadi bagian dari budaya masyarakat, terutama menjelang Lebaran. Uang THR biasanya digunakan untuk:

Membeli kebutuhan hari raya
Mudik ke kampung halaman
Berbagi dengan keluarga
Memberikan “salam tempel” kepada anak-anak

Selain itu, THR juga memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional. Menjelang hari raya, terjadi peningkatan konsumsi yang signifikan di berbagai sektor, seperti:

Perdagangan
Transportasi
Pariwisata
Kuliner

Dari Persekot ke Hak Pekerja

Jika ditarik ke belakang, perjalanan THR di Indonesia menunjukkan transformasi yang sangat menarik.

Pada awalnya, THR hanyalah:

Uang pinjaman (persekot) untuk pegawai negeri
Bersifat terbatas dan tidak merata

Namun, berkat:

Perjuangan buruh
Perubahan kebijakan pemerintah
Dinamika sosial dan ekonomi

THR berkembang menjadi:

Hak wajib bagi seluruh pekerja formal
Bagian dari sistem perlindungan tenaga kerja
Tradisi nasional yang memperkuat kebersamaan

Kini, THR bukan hanya sekadar tunjangan, tetapi juga simbol keadilan sosial, kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat Indonesia menjelang hari raya.

Sumber

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Ricklefs, M.C. (2008). A History of Modern Indonesia Since c.1200. Stanford University Press.
Suryomenggolo, J. (2015). Organising under the Revolution.