Materi Politik Etis; Pengertian, Latar Belakang, Kebijakan dan Dampaknya

Sebagai tanggapan atas protes terhadap penerapan kebijakan tanam paksa dan politik liberal yang diusulkan oleh van Deventer pada tahun 1901, program kewajiban moral untuk menyejahterakan jajahan, Hindia Belanda mengadopsi politik etis, juga dikenal sebagai politik balas budi. Wartawan dan sastrawan Belanda Brooshooft dan ahli hukum Belanda Conrad Theodore van Deventer mendorong politik etis. Pendidikan, irigasi, dan transmigrasi adalah contoh program yang bertujuan untuk menerapkan politik etis.

Gambar Kebijakan Politik Etis di Bidang Pendidikan

Latar Belakang Politik Etis

Kebijakan kulturstelsel, atau sistem tanam paksa, yang diterapkan oleh Van Den Bosch menyebabkan kesulitan bagi Hindia Belanda. Pemilik tanah sangat dirugikan oleh kewajiban untuk memberikan dua puluh persen tanahnya kepada Belanda. Selain itu, jika penduduk tidak memiliki tanah, penduduk harus bekerja di Belanda dengan gaji yang sangat kecil. Akibatnya, kualitas hasil tanaman menurun, yang menyebabkan kelaparan. Selain itu, kurangnya makanan menyebabkan wabah penyakit. Tingkat kematian meningkat di Cirebon dan Grobogan sementara jumlah penduduk menurun drastis.

Pemerasan dan perbudakan meningkat sebagai akibat dari penyimpangan kultur procenten, yaitu bonus yang diberikan kepada bupati yang melebihi target. Selama perjalanannya di Jawa pada tahun 1887, Pieter Brooshooft menyaksikan banyak kesengsaraan yang dialami penduduk Hindia Belanda saat itu.

Kultur Procenten adalah bonus yang diberikan kepada bupati yang dapat melebihi target.

Kondisi ini membuat orang Belanda mengecamnya, yang merasa kebijakan Hindia Belanda tidak manusiawi. Van Deventer menulis artikel dalam majalah De Gids berjudul "Eeu Ereschuld atau Hutang Budi" yang membahas bagaimana kesengsaraan bangsa Indonesia dinikmati Belanda. Ratu Wilhelmina mendukung gagasan Van Deventer, yang menyebutkan kesengsaraan tanah jajahan dalam pidatonya tahun 1901. Hasilnya kemudian dibuktikan dengan penerapan politik etis dalam kebijakan baru.

Kebijakan Politik Etis

Kebjakan politik etis ini berkonsentrasi pada tiga bidang: edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Berikut adalah penjelasan detail dari masing-masing bidang.

Bidang Edukasi
Sebenarnya, tujuan dari edukasi kebijakan pendidikan ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Mengurangi jumlah orang buta huruf adalah salah satu tujuan praktisnya.

Dengan demikian, pemerintah kolonial mendirikan berbagai sekolah rakyat di seluruh Nusantara. Beberapa jenjang pendidikan yang disediakan pada saat itu adalah sebagai berikut:

1. Sekolah dasar Hollandsch Inlandsche atau HIS adalah sekolah dasar untuk penduduk asli. 
2. ELS atau Europeesche Lagere School adalah sekolah dasar untuk anak-anak penguasa Eropa atau keturunan Eropa. 
3. MULO dan AMS adalah sekolah menengah bagi lulusan ELS dan HIS. 
4. RHS atau Recht Hoge School adalah sekolah yang mempelajari hukum. 
5. THS atau Teknik Hoge School adalah sekolah yang mempelajari teknik.

Bidang Irigasi

Pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membangun fasilitas yang mendukung pertanian dalam program ini. Untuk mengangkut hasil panen, perbaikan pengairan, dan pembuatan waduk adalah beberapa kebijakan yang dibuat pada saat itu.

Bidang Transmigrasi

Memindahkan sebagian penduduk ke daerah yang belum banyak dihuni merupakan bagian dari program ini. Pada saat itu, pulau Jawa dan Madura adalah tempat paling banyak orang tinggal, dengan perkiraan setidaknya 14 juta orang tinggal di kedua pulau tersebut. Sumatera adalah salah satu pulau yang dituju oleh orang-orang yang bermigrasi pada masa itu.

Dampak Politik Etis

Namun, Trias Van Deventer tidak seperti yang diharapkan sesuai istilahnya. Pada kenyataannya Pemerintah kolonial Hindia Belanda terus mengeksploitasi dan tidak berusaha untuk mengubah keadaan rakyat.

Pada pelaksanaannya, Belanda tidak benar-benar melindungi atau membantu pengusaha pribumi. Hanya perkebunan yang memiliki hak utama yang diirigasi dalam sektor pertanian. Pada sisi pendidikan, pelajaran hanya diberikan kepada guru tingkat rendah dan tertutup bagi priyayi.

Namun, kebijakan politik etis tetap memberikan dampak positif diantaranya : 

1. Munculnya golongan cendekiawan 

2. Terbangunnya saluran irigasi 

3. Terjadinya pemerataan penduduk

Berkat adanya kebijikan politik etis memunculkan golongan elit baru yaitu kaum terdidik yang kemudian mendirikan berbagai perkumpulan seperti Budi Utomo, Indische Partij, dan Sarekat Islam. Organisasi inilah yang kemudian menjadi cikal bakal nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia.

Demikianlah materi tentang politik etis yang meliputi pengertian, latar belakang, kebijakan dan dampaknya. ***

Tweet