Masa pemerintahan Bacharuddin Jusuf Habibie merupakan salah satu periode paling singkat namun paling menentukan dalam sejarah Indonesia modern. Menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga pada 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999, B.J. Habibie memimpin Indonesia di tengah krisis multidimensi: krisis ekonomi, krisis politik, krisis kepercayaan publik, serta tekanan internasional pasca runtuhnya Orde Baru.
Walau hanya berlangsung sekitar 17 bulan, kebijakan-kebijakan Habibie menjadi fondasi awal era Reformasi, yang mengakhiri sistem otoritarian dan membuka jalan bagi demokratisasi di Indonesia. Artikel ini akan membahas secara komprehensif sejarah masa pemerintahan B.J. Habibie, meliputi latar belakang kekuasaan, kebijakan di bidang politik, hukum dan HAM, ekonomi, otonomi daerah, persoalan Timor Timur, hingga akhir kekuasaannya.
Latar Belakang Pemerintahan B.J. Habibie
B.J. Habibie naik menjadi Presiden Indonesia setelah Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, di tengah gelombang demonstrasi besar-besaran mahasiswa dan tekanan masyarakat luas. Saat itu, Indonesia sedang dilanda krisis moneter Asia 1997–1998 yang melumpuhkan ekonomi nasional, nilai rupiah anjlok, perbankan kolaps, pengangguran meningkat, dan harga kebutuhan pokok melonjak tajam.
Habibie sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden sejak Maret 1998 dan dikenal sebagai teknokrat, ilmuwan, serta tokoh yang dekat dengan Soeharto. Karena itu, pada awal pemerintahannya, Habibie menghadapi krisis legitimasi. Banyak kalangan meragukan kemampuannya dan menilai ia masih merupakan bagian dari Orde Baru.
Namun, Habibie memilih mengambil langkah-langkah cepat dan radikal untuk merespons tuntutan reformasi, meski berisiko tinggi secara politik.
Kebijakan di Bidang Politik
1. Liberalisasi Politik dan Kebebasan Pers
Salah satu terobosan terpenting Habibie adalah membuka keran kebebasan politik. Pemerintahannya mencabut berbagai regulasi represif warisan Orde Baru, terutama yang membatasi kebebasan berpendapat dan pers.
Habibie menghapus sistem Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), yang sebelumnya digunakan untuk membungkam media kritis. Akibatnya, ratusan media cetak dan elektronik baru bermunculan, menandai lahirnya era pers bebas di Indonesia.
2. Reformasi Partai Politik dan Pemilu
Pemerintahan Habibie juga mereformasi sistem kepartaian. Jika pada masa Orde Baru hanya terdapat tiga partai politik, maka pada masa Habibie, pemerintah membuka kesempatan luas bagi rakyat untuk membentuk partai.
Hasilnya, Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik, menjadikannya pemilu paling demokratis sejak 1955. Pemilu ini menjadi tonggak penting transisi demokrasi Indonesia.
3. Penghapusan Dwifungsi ABRI (Tahap Awal)
Habibie mulai mengurangi peran politik militer dengan memisahkan Polri dari ABRI dan mengurangi keterlibatan militer dalam jabatan sipil. Meski belum sepenuhnya menghapus dwifungsi, langkah ini menjadi awal reformasi sektor keamanan.
Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
1. Pembebasan Tahanan Politik
Sebagai respons terhadap tuntutan reformasi, Habibie membebaskan sejumlah tahanan politik, termasuk aktivis pro-demokrasi yang ditahan pada masa Orde Baru. Langkah ini memperbaiki citra Indonesia di mata internasional dan menandai perubahan pendekatan negara terhadap oposisi politik.
2. Ratifikasi Instrumen HAM Internasional
Pada masa pemerintahannya, Indonesia mulai meratifikasi berbagai konvensi HAM internasional, termasuk Konvensi Anti Penyiksaan. Ini menunjukkan komitmen awal pemerintah terhadap penghormatan HAM.
3. Pembentukan Pengadilan HAM
Habibie meletakkan dasar hukum pembentukan Pengadilan HAM, meskipun implementasinya baru berjalan secara terbatas pada periode setelahnya. Kebijakan ini penting sebagai upaya negara menghadapi pelanggaran HAM masa lalu.
Kebijakan di Bidang Ekonomi
1. Stabilitas Ekonomi Pasca Krisis
Salah satu tantangan terbesar Habibie adalah memulihkan ekonomi nasional. Pemerintahannya bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menjalankan program pemulihan ekonomi.
Di bawah Habibie, nilai tukar rupiah mulai stabil, inflasi berhasil ditekan, dan kepercayaan investor perlahan pulih. Dalam waktu singkat, Indonesia keluar dari fase terburuk krisis moneter.
2. Restrukturisasi Perbankan
Habibie membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk menangani bank-bank bermasalah. Meski kebijakan ini menuai kontroversi, langkah tersebut dianggap penting untuk menyelamatkan sistem keuangan nasional.
3. Privatisasi dan Reformasi BUMN
Pemerintah juga melakukan restrukturisasi dan privatisasi sejumlah BUMN sebagai bagian dari reformasi ekonomi. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban negara.
Kebijakan Otonomi Daerah
Salah satu warisan terpenting pemerintahan Habibie adalah lahirnya kebijakan otonomi daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Habibie mengakhiri sistem sentralisasi ekstrem Orde Baru.
Otonomi daerah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan sendiri, termasuk keuangan, pendidikan, dan pembangunan. Kebijakan ini bertujuan meredam ketimpangan pusat-daerah serta mencegah disintegrasi nasional.
Permasalahan Timor Timur
1. Latar Belakang Referendum
Persoalan Timor Timur menjadi isu paling kontroversial dalam masa pemerintahan Habibie. Wilayah ini sebelumnya dicaplok Indonesia pada 1976 dan statusnya terus dipersoalkan dunia internasional.
Habibie mengambil langkah berani dengan menawarkan referendum kepada rakyat Timor Timur untuk memilih antara otonomi khusus atau merdeka.
2. Hasil Referendum dan Dampaknya
Dalam referendum 30 Agustus 1999, mayoritas rakyat Timor Timur memilih merdeka. Keputusan ini memicu kekerasan pasca-referendum dan tekanan internasional terhadap Indonesia.
Meski menuai kritik keras di dalam negeri, keputusan Habibie dinilai sebagai langkah realistis untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan dan memperbaiki hubungan internasional Indonesia.
Akhir Kekuasaan B.J. Habibie
Pada Sidang Umum MPR Oktober 1999, Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawaban atas masa pemerintahannya. Namun, laporan tersebut ditolak oleh MPR, terutama karena persoalan Timor Timur.
Akibat penolakan tersebut, Habibie memilih tidak mencalonkan diri kembali sebagai presiden. Jabatan Presiden kemudian beralih kepada Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Posting Komentar untuk "Sejarah Masa Pemerintahan B.J. Habibie: Reformasi Singkat yang Mengubah Arah Indonesia"