Perjuangan Membebaskan Irian Barat dengan Cara Diplomasi

Pada perundingan Konfrensi Meja Bundar (KMB) tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui sepenuhnya kedaultan wilayah Indonesia kecuali Irian Barat. Masalah Irian Barat akan dikembalikan setahun kemudian. Namun, dari batas waktu yang telah disepakati Belanda juga tidak menyerahkan Irian Barat ke Indonesia. Untuk itu pemerintah Indonesia mengambil kebijakan membebaskan Irian Barat dengan cara Diplomasi baik dilakukan secara bilateral dengan pemerintah Belanda maupun dengan dunia Internasional.

Perundingan secara bilateral dimulai pertama kali pada masa Kabinet Natsir tahun 1950 tapi mengalami kegagalan, bahkan ditahun 1952 secara sepihak Belanda memasukkan wilayah Irian Barat bagian dari kerajaan Belanda. Pada masa kabinet Sastroamijoyo upaya diplomasi dibawa ke forum PBB tapi juga mengalami kegagalan.

Gambar. Kapal Induk Karel Doorman

Sumber. Upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/Karel_Doorman.jpg

Di samping membawa ke forum PBB pemerintah Indonesia juga melakukan pendekatan dengan negara-negara dikawasan Asia Afrika. Upaya penjajakan kepada negara-negara Asia Afrika membawa hasil yang baik, ketika pertemuan KAA para peserta mengakui wilayah Irian Barat merupakan bagian dari Indonesia.

Karena pemerintah Belanda tidak menunjukkan itikad yang baik untuk menyelesaikan masalah Irian Barat maka pemeirntah mengambil sikap diantaranya sebagai berikut:

1. Mengubah hubungan Indonesia – Belanda yang sebelumnya United menjadi hubungan biasa.
2. Tanggal 3 Mei 1956 pemerintah Indonesia menyatakan pembatalan hasil perundingan KMB.
3. Pada saat HUT RI tanggal 17 Agustus 1956 pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan menunjuk Zaenal Abidin Syah sebagai gubernur yang berkedudukan di Saosiu.
4. Melarang semua film yang berbahasa Belanda serta melarang semua kapal terbang milik Belanda untuk mendarat dan terbang di langit Indonesia.
5. Pada tanggal 17 Agustus 1960 pemerintah Indonesia memutuskan hubungan luar negeri dengan Belanda
6. Serta menasionalisasi sedikitnya 700 perusahaan milik Belanda di Indonesia.

Hubungan Belanda dengan Indonesia semakin memanas, pemerintah Belanda meningkatkan kekuatan militernya dengan mengirimkan kapal Induk Karel Doorman ke Irian Barat. Pada sidang Majelis PBB tahun 1961 menyerukan untuk menyelesaikan masalah Irian Barat dengan perantara PBB. Pemerintah Indonesia menyetujui dengan syarat waktunya dipercepat. Sedangkan Belanda menyatakan akan melepaskan Irian Barat untuk dilanjutkan di Dewan Perwakilan PBB dan kemudian membentuk negara Papua. Melihat sikap Belanda itu Pemerintah Indonesia mengambil kesipulan bahwa sebenarnya Belanda tidak ada niat untuk menyerahkan wilayah Irian Barat ke Indonesia, akhirnya pemerintah Indonesia menyatakan akan menyelesaikan wilayah Irian Barat dengan cara kekuatan senjata.

oOo

Tweet