Sejarah Masa Pemerintahan Kabinet Natsir

Kabinet Natsir merupakan kabinet pertama setelah dibubarkannya Republik Indonesia Serikat dan kembali kebentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet ini bertugas sejak tanggal 6 september 1950 sampai 20 Maret 1951. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi.

Gambar. Kabinet Natsir

Sumber. wikipedia.org

Kabinet ini juga merupakan kabinet koalisi di mana PNI sebagai partai kedua terbesar dalam parlemen tidak turut serta, karena tidak mendapat kedudukan yang sesuai. Kabinet ini pun sesungguhnya merupakan kabinet yang kuat formasinya di mana tokoh – tokoh terkenal duduk di dalamnya, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr.Asaat, Ir.Djuanda, dan Prof Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo.

Susunan Kabinet Natsir

Kabinet Natsir menjalankan masa bakti 6 September 1950 - 27 April 1951 (didemisionerkan pada tanggal 20 Maret 1951) dengan susunan kabinet sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama Menteri	Partai Politik
1	Perdana Menteri	Mohammad Natsir	Masyumi
	Wakil Perdana Menteri	Hamengku Buwono IX	Non partai
2	Menteri Dalam Negeri	Assaat	Non partai
3	Menteri Luar Negeri	Mohammad Roem	Masyumi
4	Menteri Keamanan Rakyat	Abdul Halim (sampai dengan 17 Desember 1950)	Non partai
		Mohammad Natsir (ad-interim, sejak 17 Desember 1950)	Masyumi
5	Menteri Kehakiman	Wongsonegoro	PIR
6	Menteri Penerangan	M. A. Pellaupessy	Faksi Demokratik
7	Menteri Keuangan	Syafruddin Prawiranegara	Masyumi
8	Menteri Perindustrian dan Perdagangan	Sumitro Joyohadikusumo	PSI
9	Menteri Pertanian	Tandiono Manu	PSI
10	Menteri Pekerjaan Umum dan Rekonstruksi	Herman Johannes	PIR
11	Menteri Sosial	F. S. Haryadi	Partai Katolik
12	Menteri Perhubungan	Djuanda Kartawidjaja	Non partai
13	Menteri Kesehatan	Johannes Leimena	Parkindo
14	Menteri Agama	Wahid Hasyim	Masyumi
15	Menteri Tenaga Kerja	Panji Suroso	Parindra
16	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Bahder Djohan	Non partai
17	Menteri Negara	Harsono Tjokroaminoto (sampai dengan 31 Desember 1950)	PSII

Program Kabinet
Adapun program kabinet Natsir ialah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Pemilihan umum untuk Dewan Konstituante dalam waktu yang singkat.
2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan Pemerintahan serta membentuk peralatan Negara yang bulat berdasarkan Pasal 146 di dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
3. Menggiatkan berbagai usaha untuk mencapai keamanan dan ketentraman.
4. Mengembangkan dan memperkokoh kekuatan perekonomian rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan kegiatan perekonomian nasional yang sehat serta melaksanakan keragaman dan kesamarataan hak antara buruh dan majikan.
5. Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dalam hal kesehatan dan kecerdasan.
6. Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang dan pemulihan mantan anggota-anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat.
7. Memperjuangkan dan mengusahakan penyelesaian masalah perebutan wilayah Irian Barat dalam waktu yang singkat.

Kebijakan Kabinet Natsir

Kabinet Natsir dalam menjalankan pemerintahan telah mencapai beberapa keberhasilan, seperti:

1. Gerakan Benteng / Sumitro Plan

Dalam bidang ekonomi kabinet Natsir memperkenalkan sistem ekonomi Gerakan Benteng  yang direncanakan oleh Menteri Ekonomi, Sumitro Djojohadikusumo. Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia).

Program Gerakan Benteng sebagai berikut:

• Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia.
• Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
• Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.
• Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.

Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir dan Program Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini.

Baca Juga!

• Kabinet Sukiman

Tujuan program ini sendiri tidak dapat tercapai dengan baik meskipun anggaran yang digelontorkan pemerintah cukup besar. Kegagalan program ini disebabkan karena :

• Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
• Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif.
• Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah.
• Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
• Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.
• Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.

2. Indonesia Masuk PBB

Indonesia resmi menjadi negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa ke-60 pada tanggal 28 September 1950, yang ditetapkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB nomor A/RES/491 (V) tentang "penerimaan Republik Indonesia dalam keanggotaan di Perserikatan Bangsa Bangsa", kurang dari satu tahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag.

Baca Juga:

[] Keluarnya Indonesia dari PBB (1965-1966)

Pemerintah Republik Indonesia menunjuk Lambertus Nicodemus Palar sebagai Wakil Tetap untuk PBB pertama dari Indonesia. Lambertus Nicodemus Palar telah memainkan peran penting dalam upaya mencari dukungan dan pengakuan internasional tentang kedaulatan Indonesia pada masa sulit dengan Belanda pada tahun 1947, di mana saat itu Indonesia memiliki status Pengamat dalam Majelis Umum PBB. Berbicara di dalam sidang Majelis Umum PBB pada tahun 1950, Palar berterima kasih untuk setiap dukungan yang diberikan untuk kemerdekaan Indonesia, dan berjanji bahwa negaranya akan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai negara anggota dari PBB.

Akhir Masa Jabatan

Kabinet Natsir sendiri berakhir disebabkan oleh adanya mosi tidak percaya dari PNI di Parlemen Indonesia menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 th 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi.

Mosi tersebut disampaikan kepada parlemen tanggal 22 Januari 1951 dan memperoleh kemenangan, sehingga pada tanggal 21 Maret 1951 Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

Sumber

1. Wikipedia. Kabinet Natsir. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2021

oOo

Tweet