Pembentukan Negara Indonesia dalam Konteks Politik Global dan Hukum Internasional

Pembentukan sebuah negara tidak pernah terjadi secara tiba-tiba atau berdiri sendiri tanpa pengaruh kondisi global. Hal ini juga berlaku bagi lahirnya Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 bukan hanya hasil dari perjuangan panjang bangsa Indonesia, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika politik internasional, khususnya perubahan tatanan dunia setelah Perang Dunia II (1939–1945).

Perang Dunia II membawa dampak besar terhadap struktur politik global. Banyak negara kolonial mengalami kemunduran kekuatan, sementara semangat nasionalisme dan dekolonisasi tumbuh subur di berbagai wilayah Asia dan Afrika. Dalam konteks inilah, Indonesia muncul sebagai salah satu negara nasional baru yang memanfaatkan momentum sejarah dunia.

Namun, jauh sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dunia internasional telah memiliki landasan hukum yang mengatur tentang syarat-syarat berdirinya suatu negara, salah satunya adalah Konvensi Montevideo 1933.

Perang Dunia II dan Perubahan Tatanan Politik Dunia

Perang Dunia II yang berlangsung antara tahun 1939 hingga 1945 menjadi titik balik sejarah dunia. Perang ini tidak hanya melibatkan konflik bersenjata antarnegara besar, tetapi juga mengubah peta kekuasaan global. Negara-negara Eropa yang sebelumnya menjadi kekuatan kolonial utama seperti Inggris, Belanda, dan Prancis mengalami kerugian besar secara ekonomi, politik, dan militer.

Akibatnya, kemampuan negara-negara kolonial tersebut untuk mempertahankan wilayah jajahannya semakin melemah. Di sisi lain, bangsa-bangsa yang selama ratusan tahun berada di bawah penjajahan mulai menyadari bahwa kemerdekaan adalah hak yang sah dan dapat diperjuangkan, terutama setelah dunia internasional mulai mengakui prinsip hak menentukan nasib sendiri (right of self-determination).

Konvensi Montevideo 1933, Dasar Hukum Pembentukan Negara

Salah satu tonggak penting dalam hukum internasional yang berkaitan dengan pembentukan negara adalah Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara, yang ditandatangani pada 26 Desember 1933 di Montevideo, Uruguay.

Konvensi ini lahir dari kebutuhan dunia internasional untuk memiliki definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan sebuah negara. Dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo, disebutkan bahwa suatu negara harus memenuhi empat syarat utama, yaitu:

Memiliki rakyat (penduduk tetap)
Memiliki wilayah yang jelas
Memiliki pemerintahan
Memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain

Keempat syarat ini hingga kini masih menjadi rujukan utama dalam kajian hukum internasional dan ilmu politik. Konvensi Montevideo menegaskan bahwa eksistensi suatu negara tidak bergantung pada pengakuan negara lain, melainkan pada terpenuhinya unsur-unsur tersebut. Prinsip ini dikenal sebagai teori deklaratif.

Pada 8 Januari 1936, Konvensi Montevideo secara resmi didaftarkan dalam League of Nations Treaty Series (Seri Perjanjian Liga Bangsa-Bangsa), yang semakin memperkuat kedudukannya sebagai sumber hukum internasional.

Relevansi Konvensi Montevideo bagi Indonesia

Jika dikaitkan dengan Indonesia, setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia secara de facto telah memenuhi keempat syarat dalam Konvensi Montevideo. Indonesia memiliki rakyat, wilayah, pemerintahan, serta kemampuan menjalin hubungan internasional, meskipun pada awal kemerdekaan masih menghadapi tantangan besar dari pihak kolonial Belanda.

Dengan demikian, Konvensi Montevideo menjadi landasan hukum internasional yang sangat penting bagi Indonesia dalam memperjuangkan pengakuan kedaulatan di mata dunia.

Piagam Atlantik 1941 dan Gelombang Dekolonisasi

Selain Konvensi Montevideo, terdapat perjanjian internasional lain yang sangat berpengaruh terhadap lahirnya negara-negara baru pasca-Perang Dunia II, yaitu Piagam Atlantik (Atlantic Charter).

Piagam Atlantik ditandatangani pada 14 Agustus 1941 oleh:

Franklin D. Roosevelt (Presiden Amerika Serikat)
Winston Churchill (Perdana Menteri Inggris)

Piagam ini memuat delapan prinsip utama, salah satunya yang paling berpengaruh adalah pengakuan bahwa semua bangsa memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Meskipun awalnya hanya disepakati oleh dua negara Sekutu, Piagam Atlantik kemudian menjadi dokumen moral dan politik yang sangat penting setelah Sekutu memenangkan Perang Dunia II.

Ironisnya, beberapa negara penandatangan Piagam Atlantik justru merupakan negara penjajah. Hal ini menjadikan piagam tersebut seperti bumerang bagi negara kolonial, karena bangsa-bangsa jajahan menggunakan isi Piagam Atlantik sebagai dasar tuntutan kemerdekaan.

Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai Senjata Politik Bangsa Terjajah

Prinsip self-determination yang tercantum dalam Piagam Atlantik memberi legitimasi moral dan politik bagi bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk menuntut kemerdekaan. Bangsa-bangsa jajahan berargumen bahwa jika semua bangsa memiliki hak menentukan nasib sendiri, maka penjajahan tidak lagi dapat dibenarkan.

Bagi Indonesia, gagasan ini menjadi amunisi diplomatik dalam menghadapi tekanan dan agresi militer Belanda setelah kemerdekaan. Indonesia menegaskan bahwa kemerdekaannya sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh komunitas internasional.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1945

Perjanjian internasional penting lainnya adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ditandatangani pada 26 Juni 1945 di San Francisco oleh 50 negara. Piagam ini menjadi dasar berdirinya PBB sebagai organisasi internasional yang bertujuan menjaga perdamaian dunia.

Dalam Piagam PBB, terdapat empat tujuan utama, salah satunya adalah:

Mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan penghargaan terhadap prinsip persamaan hak dan hak menentukan nasib sendiri.

Rumusan ini semakin memperkuat posisi bangsa-bangsa yang sedang berjuang untuk merdeka. Piagam PBB menjadi payung hukum internasional yang mendorong gelombang dekolonisasi besar-besaran pada periode 1945–1950-an.

Pengaruh Perjanjian Internasional terhadap Perjuangan Indonesia

Berbagai perjanjian internasional seperti Konvensi Montevideo, Piagam Atlantik, dan Piagam PBB memang tidak secara langsung menciptakan kemerdekaan Indonesia. Namun, perjanjian-perjanjian tersebut memberikan landasan hukum dan moral yang sangat penting dalam perjuangan diplomasi Indonesia di forum internasional.

Indonesia menggunakan prinsip-prinsip tersebut untuk:

Menolak kembalinya kekuasaan kolonial Belanda
Mencari dukungan internasional
Memperjuangkan pengakuan kedaulatan secara de jure

Diplomasi Indonesia di PBB dan forum internasional lainnya tidak bisa dilepaskan dari pijakan hukum internasional yang telah disepakati dunia.

Perjuangan Bangsa Indonesia Sebelum Perjanjian Internasional

Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak bergantung sepenuhnya pada perjanjian internasional. Jauh sebelum Konvensi Montevideo, Piagam Atlantik, maupun Piagam PBB lahir, bangsa Indonesia telah melakukan perlawanan terhadap penjajahan melalui berbagai cara, baik fisik maupun diplomatik.

Perjanjian dan konferensi internasional tersebut lebih berfungsi sebagai alat legitimasi untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan besar.

Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hasil perpaduan antara perjuangan nasional dan kondisi politik global. Perang Dunia II, Konvensi Montevideo 1933, Piagam Atlantik 1941, dan Piagam PBB 1945 menjadi bagian dari konteks internasional yang mempercepat lahirnya negara-negara baru di dunia, termasuk Indonesia.

Dengan memahami peran perjanjian internasional dalam pembentukan negara, kita dapat melihat bahwa kemerdekaan Indonesia tidak hanya memiliki makna nasional, tetapi juga memiliki landasan kuat dalam hukum dan politik internasional. Inilah yang menjadikan Indonesia sah sebagai negara berdaulat di tengah masyarakat dunia.